Wah.. Ternyata hanya 10% UMKM di indonesia yang memanfaatkan Digital Marketing

Sangat disayangkan UMKM indonesia yang jumlahnya berkisar 60 juta ternyata hanya 10% saja yang baru memanfaatkan digital marketing. Padahal pertumbuhan internet di Indonesia termasuk yang tertinggi di dunia, pada tahun 2020 diperkirakan 215 juta netizen akan mengakses internet.

Menurut data Kementrian Koperasi dan UKM, Kontribusi UMKM meningkat dalam lima tahun terakhir   ini dari 57,84 persen menjadi 60,34 persen. Tak hanya itu, serapan tenaga kerja pada sektor UMKM meningkat dari 96,99 persen menjadi 97,22 persen dalam lima tahun terakhir.

Menyikapi hal ini Google bersama Deloitte Access Economics melakukan survey pada 437 UMKM. Data yang didapat menunjukkan bahwa pendapatan UMKM akan meningkat 80% lebih tinggi dibandingkan UMKM yang menggunakan pemasaran konvensial. Survey tersebut juga memberikan lima saran yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia yaitu:

1.       Saran pertama adalah peningkatan akses broadband. Akses internet di Indonesia relatif mahal  dan lambat. Akses broadband dan layanan yang baik akan mendorong adopsi teknologi digital oleh UMKM.

2.       Saran Kedua adalah membantu seluruh UMKM menjadi bisnis digital. Program yang dijalankan oleh pemerintah haruslah terintegrasi dan lintas kementrian. Banyak instansi pemerintah telah menyediakan dukungan berupa program bagi UMKM. Namun seringkali program ini tumpang tindih dan terbatas jangkauannya. Menyikapi saran ini KADIN bersama Kementrian Koperasi dan UKM misalnya menggagas program pendampingan UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia. Ada 42 PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu) UMKM, lengkap dengan para konsultan bisnisnya.

3.       Saran yang ketiga adalah upaya memperluas pembayaran elektronik atau e-payment. Jika hal ini didukung oleh pemerintah maka volume transaksi digital di Indonesia akan jauh menjadi lebih tinggi. Menanggapi usulan ini Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menegaskan saat ini tengah digodok e-commerce roadmap seperti alat pembayaran dan syarat investasi. UMKM akan segera didorong untuk masuk ke dalam roadmap yang tengah digodok delapan lembaga dan kementerian. Kedepannya roadmap tersebut akan terbagi tiga tipe yaitu e-commerce, start-up dan UMKM.

4.       Saran yang keempat, adalah memperluas akses terhadap investasi. UMKM di era digital membutuhkan sumber investasi baik dari domestik maupun asing. Hambatan akses investasi pasti mengurangi potensi UMKM untuk berkembang. Menanggapi usulan ini Kementrian koperasi dan UKM menyatakan bahwa untuk ijin usaha mikro dan kecil (IUMK) sudah bisa diberikan hanya di level Camat dan Lurah, serta tanpa biaya. Terkait hak paten produk, pengurusannya bisa diberikan dalam waktu satu jam dan gratis. Pelatihan bagi pelaku usaha juga telah disiapkan. Dalam hal pembiayaan pemerintah menyediakan kredit usaha rakyat (KUR) dengan bunga 9% serta Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) dengan bunga 4,5%

Sementara itu Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menyatakan bahwa, pemerintah juga mengurangi beban UMKM, pengusaha kecil tidak perlu melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). UMKM juga tidak wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah).

5.       Saran kelima dan terakhir adalah memperluas layanan pemerintah yang dilakukan secara elektronik (e-government). Layanan pemerintah melalui online platform diyakini jauh lebih efektif dan efisien Karena akan memperluas cakupan pemberian informasi dan transparansi untuk setiap layanan.

Dengan besarnya komitmen pemerintah dan luasnya pangsa pasar di dunia maya, pemilik UMKM harus segera menjalankan strategi pemasaran online untuk meningkatkan penjualan anda. Jika anda kesulitan untuk menerapkan Pemasaran Online anda dapat menghubungi KSG Consulting (www.karyasahabatglobal.com) untuk mendapatkan strategi pemasaran online yang terbaik bagi perusahaan anda

Scroll Up